Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tiket Masuk Wisata Komodo, Berikut Catatan Kritis dari PUKISTarif Wisata Komodo

Ilustrasi Kenaikan Tiket Masuk Wisata Taman Nasional Komodo (Courtesy Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) Tunda kenaikan tarif tiket masuk wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar hingga 1 Januari 2023.

Sebagaimana diketahui, Pemprov NTT yang didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ingin membuat tarif baru di Taman Nasional Komodo. Harga tiket awalnya Rp75.000 bagi wisatawan nusantara (wisnus) dan Rp150.000 bagi wisatawan mancanegara (wisman) menjadi Rp3.750.000 per orang.

Sontak kenaikan tersebut mendapat protes banyak pihak, termasuk dari masyarakat lokal dan berbagai lembaga pemerhati lingkungan, infrastruktur dan kepariwisataan.  Penundaan  kenaikan tiket masuk tersebut, didukung oleh Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS). Lembaga tersebut juga memberikan sejumlah catatan kritis bagi pemerintah pusat dan daerah.

Catatan Kritis Terhadap Kenaikan Tarif Tiket Masuk Wisata Komodo

Foto Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno (Courtesy Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
Foto Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno (Courtesy Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Direktur Eksekutif PUKIS M. M. Gibran Sesunan, dalam siaran pers di Yogyakarta (9/8) mengeluarkan beberapa cacatan kritis. Berikut catatan kritis terkait kenaikan Tarif Tiket Masuk Wisata Komodo:

1. PUKIS mengkritik Pelibatan masyarakat yang Minim dalam penyusunan kajian terhadap kenaikan tarif di Taman Nasional Komodo

Menurut Gibran kalau Pemerintah mengatakan ada kajiannya. Pertanyaannya di mana kajian tersebut. PUKIS mendesak pemerintah membuka kajian tersebut. Sehingga, masyarakat mengerti latar belakang kebijakan serta alasan-alasan kenaikan tarif Wisata Komodo secara lebih komprehensif.

Selain itu, pemerintah harus mengkaji dampak kenaikan tarif kepada masyarakat dan pelaku
usaha pariwisata di Taman Nasional Komodo. Apalagi UNESCO telah mengingatkan pemerintah mengenai potensi terpengaruhnya mata pencaharian masyarakat lokal sejak tahun 2020.

Hal itu dapat memicu protes seiring dengan rencana reformasi pariwisata di Taman Nasional Komodo. Menurut PUKIS, peringatan dari UNESCO ini telah diabaikan oleh pemerintah.

2. PUKIS meminta kenaikan tarif tiket masuk wisata Komodo bukan hanya ditunda, namun dievaluasi oleh pemerintah

PUKIS menilai kenaikan tarif dilakukan secara mendadak dengan besaran yang luar biasa. Kenaikan tarif sapai 25 kali lipat bagi wisman dan 50 kali lipat bagi wisatawab lokal berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ekslusivisme pariwisata.

Padahal, menurut BPS, rata-rata upah pekerja di Indonesia hanya sekitar Rp 2.892.537 per bulan. “Jadi, pembangunan untuk siapa? Jangan sampai pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo malah menepikan masyarakat dan wisatawan lokal. Padahal pembangunan infrastruktur banyak menggunakan uang rakyat (APBN)”, kata Gibran.

Oleh karena itu, PUKIS mengingatkan bahwa organisasi pariwisata dunia, UNWTO, menjelaskan bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal.

Artikel menarik lainnya: Omah Kayu Malang Jatim Tempat Wisata Penginapan Rumah Kayu di Jatim

3. PUKIS mempertanyakan alasan kelestarian ekosistem Taman Nasional Komodo

PUKIS membantah klaim alasan kelestarian ekosistem. Karena Presiden Jokowi sudah memiliki target jumlah kunjungan 1,5 juta orang per tahun di DPSP Labuan Bajo. Target tersebut lebih besar enam kali lipat dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2019. Jumlah kunjungan sekitar 256.000 orang berdasarkan data Kemenparekraf.

Jadi, kebijakan tersebut justru dapat memperparah situasi kunjungan turis (overtourism) di Taman Nasional Komodo. Hal tersebut, sangat kontradiktif dan kontraproduktif karena jika pemerintah ingin beralih dari pariwisata massal ke pariwisata yang berkualitas. Tetapi malah menaikkan target kunjungan wisata secara besar-besaran.

Demikian perkembangan terkait penundaan Kenaikan Tarif Tiket Masuk Wisata Komodo. Kenaikan tiket masuk dan alasan kelestarian ekosistem menjadi catatan kritis dari PUKIS. Dibalik diniat pemerintah untuk meningkatkan angka kunjungan di DPSP Labuan Bajo.

Artikel menarik lainnya: Bukit Kayoe Putih Mojokerto Wisata Hits dengan Panorama Pohon Kayu Putih

One thought on “Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tiket Masuk Wisata Komodo, Berikut Catatan Kritis dari PUKISTarif Wisata Komodo

Leave a Reply

Your email address will not be published.