Fri. May 17th, 2024
    Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak bisa memulai sekolah PTM TerbatasMendikbudristek Nadiem Makarim tidak bisa memulai sekolah PTM Terbatas

    Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak bisa memulai sekolah PTM Terbatas dilaksanakan bulan Juli 2021. Alasannya tingkat penularan dan angka kematian yang sangat tinggi sedang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Walaupun harus diakui  pendidikan anak-anak akan tertinggal karena pada masa pandemi Covid-19 ini.

    Tidak bisa pula menyatakan situasi dan kondisi yang berbeda-beda dan ingin pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dilakukan dinamis. Karena tidak ada bukti kalau kondisi saat ini sedang aman-aman saja. Dibuktikan dengan tingkat BOR atau bed occupancy rate (tingkat keterisian tempat tidur) sedang meningkat di berbagai rumah sakit di sebagian besar provinsi di Indonesia.

    Kemendikbudristek harus berpikir ulang tentang aturan pelaksanaan PTM terbatas yang dituangkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021. Bukan pula berpatokan terhadap kondisi zona kemanan Covid-19 di daerah. Karena meskipun bukan merah atau zona oranye, penularan virus corona terus terjadi dengan angka yang cenderung meningkat. Apalagi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) merekomendasikan penundaan PTM Terbatas nanti.

    Alasan Menteri Nadiem Makarim Harus Menunda PTM Terbatas Berdasarkan Rekomendasi KPAI

    KPAI telah melaksanakan Rakornas secara daring tentang pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak : antisipasi lonjakan kasus anak terpapar COVID-19 dan proyeksi kesiapan layanan kesehatan. Hasilnya di antaranya sebagai berikut:

    • KPAI meminta Kemendikbud ristek dan Kementerian Agama dengan tegas untuk menunda pembukaan tatap muka sekolah pada Juli 2021.
    • Pembelajaran Tatap Muka (PTM) berlandaskan pada 5 SIAP, SIAP PEMDA, SEKOLAH, GURU, ORANG TUA, DAN ANAK. PTM Terbatas harus menimbang kondisi kesehatan daerah dan positivity rate di bawah 5%.  Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan sekolah diharapkan bisa bekerjasama dan berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid19, puskesmas, atau ahli epideomologi. Meskipun PTM terbatas sudah diharapkan oleh masyarakat, tetapi pemerintah perlu hati-hati melakukan pembelajaran secara langsung. Hal yang diutamakan adalah hak hidup, kesehatan anak, serta kepentingan anak yang terbaik.
    • Pemerintah juga diminta melakukan kampanye tentang protokol kesehatan dengan melibatkan anak sebagai agen. Sehingga mereka dapat pelopor dalam pencegahan covid bagi teman sebaya dan anak-anak lainnya.
    • Dilakukan Gerakan Aku Pakai Masker – Supaya Virusnya Kalah, yang di sampaikan BNPB, SATGAS Covid Nasional dengan Organisasi Anak dapat menjadi contoh kampanye jaga imun dan 5M plus 1V.
    • Sekolah diminta untuk mengutamakan kesehatan mental anak dengan melakukan aktivitas kreatif dan menghibur secara online kepada anak-anak.
    • Sekolah harus melakukan konsultasi online kepada para siswa ataupun home visit sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
    • Selain itu, banyak penularan Covid-19 semakin tinggi dan berbahaya bagi anak. Berdasarkan pernyataan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Aman Bhakti Pulungan, SpA(K), FAAP, Kasus positif Covid-19 yang terjadi pada anak usia 0-18 tahun ini adalah 12,5 persen. Setidaknya 1 dari 8 kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah usia anak anak-anak.

    Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kemendikbudristek dan kementerian yang terkait sebaiknya menimbang dengan baik penundaan PTM terbatas. Karena sangat berisiko bagi kegiatan sekolah dan kesehatan anak-anak.

    Artikel menarik lainnya: Biaya Daftar Kenaikan Kelas Menjadi Beban Berat Orang Tua Pada Tahun Ajaran Baru 2021/2022 Masa Pandemi

    One thought on “Mendikbud Nadiem Makarim Tidak Bisa Memaksakan Sekolah PTM Terbatas Dilaksanakan Juli 2021”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *