News

Pesan Mahfud Pinjol Ilegal Tidak Dibayar Jika Terlanjur Menjadi Korban

Pernyataan resmi dari pemerintah berupa imbauan agar Pinjol Ilegal tidak dibayar dinyatakan langsung oleh Mahfud MD. Beberapa poin disampaikan oleh Menkopolhukam, antara lain: Pertama, meminta untuk menghentikan usaha pinjol ilegal. Kedua, Kepada orang yang terlanjur sudah menjadi korban jangan membayar utangnya.

Jika ada orang yang tetap menagih utang pinjol, diminta untuk melaporkan diri ke kantor polisi terdekat. Mahfud menjanjikan polisi akan memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan meminjam uang ke perusahaan pinjaman online.

Sebelumnya, Pemerintah telah menjanjikan akan memberantas pinjol yang ditindaklanjuti dengan langkah sejumlah kementerian dan lembaga. Tindakan yang dilakukan untuk memberantas pinjaman online dengan menindak tegas praktik-praktik pinjaman online (pinjol) illegal. Karena dinilai merugikan masyarakat.

Langkah Memberanas Pinjol Ilegal Hingga Diimbau Tidak Perlu Dibayar

Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk memberantas penyelenggara pinjol ilegal, antara lain:

  1. Membuat surat keputusan bersama yang melibatkan Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri Koperasi dan UKM. Surat tersebut sepagai langkah kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol yang illegal.
  2. Menutup platformnya dan juga diproses secara hukum. Bentuk usahanya yang bisa ditutup seperti koperasi, payment, ataupun peer to peer. Pemberantasan pinjol dilakukan secara masif dengan melibatkan beberapa lembaga, terutama OJK dan Pak Kapolri, dan Kominfo.
  3. Menindaklanjuti laporan masyarakat yang terjebak penawaran pinjaman online illegal yang jelas tidak tidak terdaftar di OJK. Selama ini, OJK telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait penyedia pinjaman online ilegal. Laporan yang diterima, seperti terkait suku bunga tinggi dan penagihannya yang melanggar aturan.
  4. Dilakukan pembinaan terhadap Pinjol Terdaftar dan Berizin. Dikutip dari Kominfo, ada 107 pinjol terdaftar dan berizin OJK. Seluruh penyelenggara Pinjaman Online harus tergabung ke dalam asosiasi Diharapkan pinjol bisa memberikan pinjaman yang murah, cepat, dan tidak menimbulkan penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika.
  5. Mengupayakan tata kelola pinjaman online dilakukan secara bersama oleh kementerian dan lembaga terkait. Sehingga, pinjol ilegal dapt diberantas dan pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dapat meberikan layanan yang lebih baik.

Pemerintah juga telah melakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol. Bisnis omzet financial technology peer to peer lending atau pinjaman online sekitar Rp260 Triliun.Presiden Joko Widodo sudah menegaskan kalau tata kelola pinjaman online (pinjol) harus dikelola dengan baik. Karena 68 juta rakyat telah mengakses pinjaman online.

Oleh karena terdapat banyak penyalahgunaan yang berujung tindak pidana, maka Presiden memberikan arahan yang sangat tegas yang membuat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium penerbitan izin pinjaman online yang baru.

Kominfo Telah Menutup 4.874 Akun Pinjaman online

Kementerian Kominfo juga telah menutup 4.874 akun pinjaman online  dari tahun 2018 sampai 15 Oktober 2021. Pada tahun 2021, setidaknya 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram telah ditutup pemerintah. Sehingga, praktik pinjol yang tidak terdaftar dapat diberantas karena berdampak sangat serius bagi masyarakat.

Seperti yang diketahui juga, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah mengambil langkah-langkah tegas di lapangan. Beberapa usaha pinjol digrebek, pengelola dan stafnya ditangkap.

Beberapa pinjol telah dilakukan penahanan, penindakan, dan proses hukum terhadap semua tindak pidana terkait pinjaman. Hal itu, karena berdampak terhadap masyarakat kecil. khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM.

Artikel menarik lainnya: Tips Pacaran Online Yang Aman, Tetap Berhati-Hati, dan Jangan Bugil Di Depan Kamera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *