Dukung Gerakan Sabumi Volunteer
News

Pemerintah Menyiapkan Pembuatan KTP Elektronik Hanya Satu Jam

Dari fanpage resmi Presiden Joko Widodo, ada penjelasan bawah pembuatan KTP elektronik akan lebih cepat. Pemerintah tampaknya menyadari begitu banyak orang yang tidak memiliki KTP elektronik saat ini.

Padahal kartu identitas tersebut paling penting dimiliki oleh masyarakat, misalnya untuk daftar rumah sakit, menginap di hotel, membuka rekening bank, pemasangan listrik, membuat paspor, dan kebutuhan lainnya.

Melalui rapat terbatas yang dilakukan di kantornya, Presiden meminta untuk pembuatan KTP elektronik tersebut menjadi identitas tunggal yang terintegrasi. Sehingga masalah data dan sistem informasi kependudukan sudah lebih tertata.

Kemendagri Akan Menyusun Aturan Pembuatan KTP Elektronik Satu Jam Saja

Untuk menindaklanjuti hasil rapat terbatas di Kantor Presiden, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan membuat Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) mengenai pembuatan KTP Elektronik hanya satu jam saja. Ingat paling lambat pembuatan KTP hanya satu jam saja.

Cara pembuatan KTP Elektronik harus datang ke kantor Dukcapil. Masyarakat yang ingin melakukan pembuatan KTP elektronik harus merekam data diri ke kantor tersebut.

Berdasarkan berita dari cnnindonesia.com, setidaknya terdapat 2,2 juta penduduk Indonesia yang belum merekam diri dan sudah termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika seseorang tidak memiliki KTP Elektronik maka hak sebagai pemilih yang dijamin oleh konstitusi akan terkendala, karena tidak memiliki identitas.

Niat pemerintah untuk mempercepat pembuatan KTP elektronik dapat menjadi kabar baik bagi warga negara. Tetapi apakah pemerintah sudah mengatasi berbagai keluhan yang terjadi, seperti balnko kosong yang berdampak terhadap waktu yang lama untuj memiliki KTP.

Bahkan tidak heran, ada begitu banyak orang yang mengeluhkan pembuatn KTP hingga berbulan-bulan. Kalau masalah blanko saja belum bisa diatasi, peraturan pembuatan KTP paling lama satu jam tersebut akan percuma. Perekaman diri mungkin tidak membutuhkan waktu lama, tetapi tidak bisa dicetak akan membuat banyak orang kecewa.

Presiden Menjamin Status Penghayat Kepercayaan Dapat Melakukan Pembuatan KTP

Pembuatan KTP Elektronik juga berlaku bagi warga negara dengan status penghayat kepercayaan. Kalau selama ini hanya agama diakui negara saja tercantum dalam E-KTP, selanjutnya pemerintah wajib mencantumkan status penghayat kepercayaan juga.

Hal tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat hak warga penghayat keagamaan setara dengan penganut agama yang dicantumkan dalam E-KTP. Presiden menegaskan kalau pemerintah berkewajiban mematuhi keputusan tersebut.

Kabar tentang pencantuman pengahayat kepercayaan tersebut tentu menjadi pengakuan pemerintah secara resmi kepada mereka. Sebagian dari warga negara yang memiliki kepercayaan berbeda diluar dari agama yang selama ini diakui oleh negara.

Baca juga :

Sabumi Volunteer Saling Dukung Dengan Bhabinkamtibmas Dalam kegiatan Sosial di Sukabumi

Format E-KTP akan dibuat sama dengan identitas yang sudah ada, namun terdapat kolom khusus untuk KTP penghayat kepercayaan. Tidak samakan dengan kolom agama.

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan mengenai E-KTP tersebut berdasarkan gugatan uji materi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Warga negara sudah bisa memiliki E-KTP dengan pencantuman penghatan kepercayaan setelah Pilkada tahun 2018. Jadi semua warga negara memiliki hak yang sama dalam menganut agama dan kepercayaan di Negara Indonesia. Pemerintah wajib mengakui hal tersebut, termasuk dalam pencantumannya di E-KTP.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close