News

Ketika Kartu Prakerja Mendapat Kajian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajian Program Kartu Prakerja yang ditemukan sejumlah masalah. Program tersebut dilaksanakan oleh Presiden pada tanggal Pada tanggal 26 Februari 2020. Beliau menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Sasaran program adalah pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan mereka yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Setiap pekerja sebagai warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan tidak mengikuti pendidikan formal bisa mengikuti program kartu prakerja. Setelah kondisi Pandemi COVID-19, program tersebut dinaikkan jumlah sasaran dan jumlah anggarannya. Jika sebelum masa wabah virus corona dianggarkan Rp10 triliun dan penerima berjumlah 2juta orang. Setelah mas apandemi, anggaran dinaikkan menjadi Rp20 triliun dan penerima mencapai 3,5–5,6 juta orang.

Adapun rincian insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa Biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600rb/bulan selama 4 bulan, dan insentif survey Rp150 ribu. Kenaikan jumlah anggaran dan sasaran penerima atas dasar banyak terjadi pemutusan kerja dan mencari pekerjaan. Lalu, diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi melalui program kartu prakerja.

Karena dari hasil kajian ditemukan sejumlah masalah, maka KPK meminta pemerintah menunda Program Prakerja gelombang empat diminta. Pemerintah ditunda hingga dilakukan perbaikan pada empat aspek terkait tata laksana program. Empat aspek yang diminta diperbaiki antara lain: proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

Kajian Kartu Prakerja Oleh KPK: Proses Pendaftaran Dinilai Lebih efektif Menjangkau Sasaran Pekerja Terkena PHK

Pemerintah melalui Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki data pekerja terkena PHK dan sesuaikan NIK nya sebanyak 1.7 Juta pekerja terdampak. Dari jumlah tersebut, pekerja terdampak yang mendaftar program kartu prakerja secara daring hanya 143.000 (per 08 Mei 2020). Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari data yang dimiliki pemerintah. Sementara, total pendaftar selama 3 gelombang hingga 9,4 juta orang (per 08 Mei 2020).

KPK memberi rekomendasi agar lebih efektif Kemnaker dan BPJSTK bisa menghubungi pekerja terkna PHK untuk mendaftar secara daring. Selanjutnya dilakukan verifikasi dengan pengecekan kepesertaan BPJSTK. Proses pemadanan NIK dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan data perbankan wajib dilakukan. Agar dapat dipastikan keberadaan dan kebenaran peserta. Langkah tersebut dinilai mengurangi beban biaya Rp30,8 milyar, karena mengurangi proses face recognition dan dapat mencegah inefisiensi anggaran operasional program.

Platform digital sebagai mitra kerja

KPK menilai penetapan Platform Digital sebagai Mitra Resmi Pemerintah tidak sesuai Pasal 35 dan Pasal 47 dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2020. Isinya menyatakan bahwa kerja sama dengan Platform Digital dilakukan oleh Manajemen Pelaksana. Sementara, penetapan oleh Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 dilakukan sebelum Manajemen Pelaksana dibentuk. Sementara itu, lima dari delapan Platform Digital terjadi konflik kepentingan dengan Lembaga Pelatihan. Hal itu dilihat dari kesamaan pemilik hingga badan usaha. Akibatnya, dari 1.895 pelatihan, ada 250 pelatihan disediakan oleh Lembaga Pelatihan yang mempunyai konflik kepentingan dengan Platform Digital.

KPK meberikan rekomendasi perbaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus meminta pendapat ahli. Karena delapan Platform Digital yang ditetapkan sebagai mitra kerja tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa. Platform Digital yang konflik kepentingan tidak boleh tayang di Platform Digital tersebut. Selanjutnya, Pemerintah diminta membuat Platform Digital secara mandiri dan dapat dalam bentuk pengembangan dari Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER).

Konten Pelatihan: Hanya 24 persen yang Memenuhi Syarat Materi Pelatihan

KPK menilai dari dari 1.895 konten pelatihan, hanya 24 persen (457 pelatihan) yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Sedangkan, dari 327 sampel pelatihan, ditemukan 89% (291 pelatihan) dari sampel pelatihan tersedia secara gratis di internet.

Perbaikan perlu dilakukan oleh Manajemen Pelaksana dengan menyusun kurasi materi pelatihan. Bentuknya berupa Petunjuk Teknis dan diminta melibatkan ahli yang kompeten. Manajemen Pelaksana harus memastikan materi pelatihan tidak tersedia gratis di internet. KPK juga meminta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dilibatkan menyusun standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Dari pelaksanaan program pelatihan, KPK menilai adanya potensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Konten yang layak sebagai bahan pelatihan hanya 55 persen bisa dilakukan secara online. Sisanya harus secara offline dan kombinasi. Ditemukan pula, Lembaga Pelatihan telah mengeluarkan sertifikat, meskipun peserta belum menyelesaikan semua paket pelatihan. Selain itu, peserta bisa memperoleh insentif, walaupun belum menyelesaikan seluruh pelatihan. Sementara, negera harus membayar pelatihan yang tidak diikuti peserta.

KPK memberikan rekomendasi pelatihan metode daring harus interaktif atau tidak satu arah, agar perserta menyelesaikan semua pelatihan. Metode Pelatihan harus diperbaiki oleh Manajemen Pelaksana, agar sistem pelatihan dan pembayaran insentif sesuai Permenko Nomor 03 Tahun 2020.

Kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan terjadi masalah dari sistem Program Kartu Prakerja. KPK juga menyoroti adanya konflik kepentingan dari mitra kerja dan pelaksaan program yang berpotensi tidak efektif, sehingga merugika keuangan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *