Dukung Kegiatan Sabumi Volunteer
Kesehatan

Menunda atau Menolak Vaksin MR akan Berdampak Melahirkan Anak-Anak Cacat Seumur Hidup

Akhirnya kejadian yang ditakutkan terjadi juga, ada saja kepala daerah menunda atau menolak vaksin MR dilaksanakan segera. Alasannya menunggu sertifikasi halal, padahal MUI sudah memutuskan membolehkan penggunaan vaksin dengan kondisi sangat darurat. MUI juga memberi catatan dampak dari virus rubella dan campak sangat berbahaya, sehingga pemberian vaksi perlu dilakukan.

Provinsi Aceh menjadi wilayah terendah penggunaan vaksin MR, yaitu hanya 7 persen. Hal tersebut terjadi karena instruksi dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan penundaan dilaksanakannya imunisasi untuk vaksin MR.

Bayangkan saja, dari 1.500.000 jiwa target anak yang akan divaksin, hanya ada 100.000 jiwa anak yang menerima cairan penolak virus campak dan rubella tersebut. Instruksi tersebut tentu membahayakan karena satu orang terjangkit viru bisa menulari 12-18 orang lainnya.

Masih Banyak Daerah Ditemukan Warganya Menolak Vaksin MR

Wahai orang tua yang memperhatikan kondisi anak dan ibu hamil jangan sampai menolak vaksin MR karena dampaknya sangat berbahaya, karena bisa melahirkan anak-anak cacat bawaan sejak lahir.

Kekhawatiran ini bukan tanpa landasan, karena target pemberian vaksin masih mencapai 42,98 persen dari target 95 persen di luar pulau jawa.

Ada beberapa daerah yang terendah dalam pemberian imunisasi MR, antara lain:

    • Aceh (4,94 persen),
    • Riau (18,92 persen),
    • Sumatera Barat (21,11 persen),
    • Nusa Tenggara Barat (20,37 persen),
    • Bangka Belitung (26,45 persen),
    • Kalimantan Selatan (28,31 persen),
    • Sumatera Selatan (29,53 persen),
    • Kepulauan Riau (34,50 persen).

 

Fakta rendahnya persentase pemberian vaksin terjadi karena persoalan sertifikasi halal atau harap vaksin MR. Awalnya alasannya menunggu keputusan MUI. Namun setelah keluar fatwa MUI bahwa vaksin boleh dipakai tampaknya tidak berdampak signifikan.

Gaung penolakan vaksin MR tampaknya sudah mempengaruhi masyarakat, bahkan kepala daerahnya pun malah membuat instruksi kontra produkti dengan melakukan penundaan.

 

Kementerian Kesehatan Harus Bertanggung Jawab Rendahnya Partisipasi Terhadap Imunisasi MR

Meski pihak Kementerian Kesehatan telah berulangkali memberi penjelasan, penolakan penggunaan MR tetap terjadi. Apesnya kepala daerah pun ikut-ikutan membuat kebijakan penundaan imunisasi MR. Apakah mereka tidak tahu dampak yang ditimbulan dari menunda atua menolak vaksin MR.

Untuk itu, Menteri Kesehatan hendaknya mau turun gunung memberi pengertian lebih jauh lagi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Jelaskan bahwa pemberian vaksin MR tidak dapat ditunda-tunda Lagi.

Kita harus ikut khawatir kegagalan program pemerintah, karena apabila imunisasi tahap gagal, maka setidaknya 32 juta anak rentang usia 9 bulan hingga 15 tahun tidak terlindungi virus campak dan rubella. Padahal dampaknya sangat serius bagi kesehatan, seperti radang paru, gizi buruk, radang otak, kebutaan, bahkan kematian.

 

Kementerian Kesehatan hendaknya melakukan pendekatan yang lebih baik kepada pemerintah daerah dan menjelaskan betapa bahayanya dampak kegagalan pemberian vaksin MR tersebut.

Pihak MUI harus dilibatkan pula untuk menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan sebagai upaya mendukung pencegahan akan terjadinya Kasus Luar Biasa (KLB). Karena ada begitu banyak anak-anak yang belum menerima vaksin MR.\

Tahukah Anda, bahwa tidak ada pilihan lain untuk pencegahan penyebaran virus MR, kecuali dengan vaksin MR. Kalau tidak diberikan kepada anak-anak, Rubella sangat mengancam tubuh mereka.

Harus diingat, produk kesehatan lainnya belum ada yang bisa menjadi sebagai pengganti atau alternatif bagi vaksin tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut MUI membuat fatwa untuk membolehkan penggunaan vaksin MR.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close