Sat. May 18th, 2024
    Iuran BPJS Dinaikkan. Sumber Foto: bpjs-kesehatan.go.idIuran BPJS Dinaikkan. Sumber Foto: bpjs-kesehatan.go.id

    Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan ketika belum usai kebingungan membaca arah kebijakan pemerintah menangani PSBB dan kebijakan yang bikin resah. Padahal, kondisi ekonomi sedang sulit-sulitnya. Pekerjaan mangkrak, penghasilan seret, dan ekonomi kian sulit. Saat bisa bertahan hidup dari sisa-sisa tabungan saja rasanya sudah syukur Alhamdulillah. Bagaimana nasib mereka yang tabungan tak punya dan makan mulai berpikir-pikir untuk berhutang kemana lagi hari ini.

    Saat kebutuhan makan saja tidak dapat terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan lain. Seperti merasa ketar-ketir tak mampu membiayai jika ada keluarga yang sakit. Bagaimana mungkin memikirkan biasa pengobatan, wong makan saja sulit kok. Namun tenang, pemerintah membantu melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    Khalayak umum malah kerap salah sangka, dikira BPJS adalah program kesehatan. Tetapi bukan, BPJS adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang naik itu iuran JKN sebetulnya, sedangkan BPJS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangannya.

    Peserta BPJS Kesehatan mulai Mulai Resah Iuran Dinaikkan Kembali

    Setelah dibikin ruwet awal tahun karena mengalami kenaikan dan terpaksa turun kelas. Iuran yang harus dibayar ke BPJS akhirnya turun berkat dianulir MA. Apabila menurut Perpres Nomor 75 Tahun 2019 iurannya menjadi naik, misalnya Kelas I menjadi Rp 160.000, Kelas II Rp 110.000 per, dan Kelas III Naik menjadi Rp 42.000/ orang/ bulan.

    Keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan membuat iuran kembali ke awal. Alangkah senangnya peserta BPJS, mereka membayar dengan biaya awal Rp 80.000 kelas I, Rp 51.000 kelas II, dan Rp 42.000 per bulan untuk kelas III.

    Peserta BPJS pantas senang karena pengeluaran untuk jaminan kesehatan seperti semula. Sehingga, beban ekonomi keluarga ikut turun. Keuangan bisa dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok terutama pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak bencana kesehatan sangat terasa, karena sebagian besar keluarga kehilangan pekerjaan. Tidak ada penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

    Kejutan Pemerintah Ditengah masa Pandemi COVID-19

    Kondisi ekonomi yang sedang apes-apesnya ini dikejutkan dengan keputusan kenaikan iuran BPJS per 1 juli 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri adalah Kelas 1 Rp 150.000,  Kelas 2 Rp 100.000, Kelas 3 Rp 25.500 (Rp 42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp 16.500).

    Kenaikan iuran jaminan kesehatan tersebut sama dengan hampir 100 persen.  Meski tidak langsung naik, tetapi cukup membuat resah. Soalnya tidak melihat keadaan ekonomi rakyat yang sedang morat marit. Makan saja sulit, bagaimana mau melunasi iuran BPJS.

    Meskipun katanya program JKN dari BPJS dibuat atas dasar gotong royong. Si mampu membantu si miskin, tetap saja akan menjadi sulit Apalagi pemerintah membuat keputusan tersebut pada masa pandemi. Ketika sebagian besar orang kehilangan pekerjaan dan terpaksa mengisi kebosanan hidup di rumah saja. Tetapi mau bagaimana lagi, pemerintah yang punya kuasa, rakyat ya cuma bisa gigit jari sambil tetap dibilang jangan panik. Enggak panik corona, ya jadi panik gara-gara iuran BPJS kesehatan mengalami kenaikan.

    Baca juga: Empati Komunitas Kaum muda untuk Warga yang Membutuhkan di Sukabumi

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *