Ikut Tandatangani Petisi “Vaksinasi Mandiri Gak Adil” di change.org Yuk
Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan vaksinasi mandiri berbayar Melalui Kimia Farma. Padahal, awalnya cuma ada dua kebijakan sebelumnya, yaitu Vaksinasi Gratis dan Vaksinasi Gotong Royong.
Rencana pemerintah tersebut dinilai sebagai penyebab ketimpangan dan menambah masalah pada masa pandmei Covid-19. Bahkan, WHO sudah mempersoalkan vaksinasi mandiri hanya menguntungkan pihak swasta saja. Selain itu, hanya mengutamakan masyarakat ekonomi menengah di perkotaan. Padahal, suplai vaksin itu terbatas jumlahnya.
Hal itu bisa membuat masyarakat ekonomi ke bawah dan tinggal di daerah mempunyai risiko lebih tinggi. Karena harus menunggu dan tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin. Begitu pula, belum semua tenaga kesehatan kebagian vaksin terutama di daerah. Mereka menjadi cemas apakah bisa mengikuti vaksinasi atau tidak, serta dapat melaksanakan tugas tanpa khawatir tertular Covid-19.
Alasan Ikut Tandatangani “Vaksinasi Mandiri Gak Adil” di change.org
Keputusan pemerintah menjual vaksin melalui Kimia Farma sungguh mengejutkan. Di tengah suplai vaksin Covid-19 yang sangat terbatas di dunia. Meskipun dinyatakan telah mengamankan ratusan juta dosis, tetapi masih memiliki masalah dalam distribusinya ke daerah. Tidak semua daerah memiliki tempat penyimpanan vaksin Covid-19 tersebut.
Dalih pemerintah dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) tentang skema vaksin mandiri untuk mempercepat pencapaian kekebalan kelompok patut dipertanyakan. Karena vaksinasi mandiri justru menguatkan kondisi kalau akses vaksin cuma mengutamakan kemampuan ekonomi dan afiliasi korporasi swasta.
Jadi tampaknya keputusan tersebut tidak sesuai rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) dan kesepakatan global. Pengendalian pandemi salah satunya dengan vaksinasi harus menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya.
Vaksinasi mandiri menimbulkan pertanyaan apakah jaminan vaksin berbayar itu tidak mempengaruhi program vaksin gratis? Bagaimana caranya dapat mencapai herd immunity bagi semua masyarakat secara cepat?
Oleh sebab itu atas nama Koalisi Vaksin untuk Semua mengeluarkan Petisi “Vaksinasi Mandiri Gak Adil”. Petisi tersebut diarahkan kepada Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Tujuannya agar Pemerintah membatalkan penjualan vaksin melalui Kimia Farma, bukan untuk dijual dan harus dihentikan.
Sesuai kampanye vaksin Presiden Jokowi bahwa setiap rakyat Indonesia akan memperoleh vaksin secara adil dan merata.Tidak mengutamakan orang-orang yang bisa membayar. Pemerintah diharapkan dapat mencari jalan dan lebih fokus dalam menyelesaikan masalah Pandemi Covid-19 yang telah terjadi setahu lebih. Vaksinasi mandiri bukan langkah tepat untuk dilakukan saat ini.
