Sat. May 25th, 2024
    Pemberlakuan dan Arti PPKM DaruratPemberlakuan dan Arti PPKM Darurat

    Arti PPKM Darurat tidak hanya sebagai peringatan bagi Pemerintah. Namun juga bagi masyarakat yang memuat aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat lebih diperketat. Aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dirancang untuk membatasi aktivitas berbagai macam pekerjaan di berbagai sektor, terutama yang memiliki risiko sebagai penyebab penularan Covid-19.

    Presiden Joko Widodo pun memberlakukan PPKM Darurat dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Beliau pun menjelaskan PPKM Darurat terkait pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat dibandingkan yang telah berlaku selama ini.

    Kebijakan tersebut juga menuntut adanya peningkatan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, persediaan obat-obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen. Keputusan juga diambil setelah mendengarkan pandangan dari epidemologi, asosiasi kedokteran, pemerintah daerah dan lainnya.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan kebijakan PPKM Darurat karena terjadinya peningkatan kasus Covid-19 tertinggi dalam satu minggu terakhir dan juga tingkat kematian. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) sudah sangat tinggi di berbagai daerah.

    Arti PPKM Darurat dan Ketentuan yang Harus Dipahami Semua Pihak

    Keputusan pemerintah untuk menekan penularan harus diambil, agar angka kasus Covid-19 dapat terus turun. Jika tidak maka masa Pandemi bisa berlangsung lebih lama dan mempengaruhi tidak hanya pelayanan atau fasilitas kesehatan, namun kondisi ekonomi di Indonesia. Jadi, kebijakan PPKM Darurat memiliki arti penting yang harus dilaksanakan dan berdampak bagi seluruh pihak.

    Adapun ketentuan PPKM Darurat yang telah dibuat pemerintah pusat, antara lain:

    1. Pelaksanaan kegiatan sektor nonesensial berlaku 100 persen work from home (WFH);
    2. Kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) harus dijalankan secara daring/online;
    3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor: Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi berlaku 50 persen WFO. Kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistic, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia berlakukan 100 persen. Maksimal staf WFO menjalankan protokol kesehatan yang ketat;
    4. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari bisa buka sampai pukul 20.00;
    5. Apotek dan toko obat bisa dibuka 24 jam;
    6. Pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan diminta tutup sementara;
    7. Aktivitas makan/minum yang di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) hanya delivery/take away. Tidak bolh makan di tempat (dine-in);
    8. Kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek)dapat berjalan 100 persen dengan prokes lebih ketat;
    9. Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng) ditutup sementara;
    10. Fasilitas umum (seperti taman umum, tempat wisata dan area publik lainnya) ditutup sementara;
    11. Kegiatan seni/ budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara;
    12. Transportasi umum dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan kapasitas maksimal 70 persen.
    13. Acara resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Makanan diisinkan disediakan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
    14. Pelaku perjalanan domestik  dengan transportasi arak jauh (pesawat, bis, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin. Selain itu, PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;
    15. Wajib menggunakan masker dengan benar selama berkegiatan di luar rumah. Tidak boleh memakai faceshield tanpa menggunakan masker.
    16. Kebijakan pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap dijalankan.

    Di Daerah Mana Saja PPKM Darurat Dijalankan?

    Menteri Luhut menjelaskan PPKM Darurat diilaksanakan pada 48 kabupaten/Kota dengan situasi pandemi level 4. Selain itu, 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di daerah Pulau Jawa dan Bali.

    Adapun arti Level 3 pandemi artinya terjadi 50-150 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk. Lalu, ada 10-30 kasus  sedang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk. Selain itu, kasus 2-5 orang meninggal per 100 ribu penduduk.

    Sedangkan, situasi level 4 pandemi artinya terjadi lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk. Kemudian, ada lebih dari 30 kasus sedang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk. Selain itu, kejadian lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.

    Nah, selama beberapa pekan terakhir, terjadi banyak lonjakan kasus Covid-19 dan tingkat kematian semakin tinggi. Sehingga pemerintah pun harus mengambil kebijakan PPKM Darurat.

    Artikel menarik lainnya: Ketika Penderita Covid-19 Ada Tepat di Depan Pintu Rumah Kita

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *