Kabar Gembira Dari Kang Emil Mulai Terjadi Nol Kasus COVID-19 di Jawa Barat
Dari akun fanpage, Kang Emil memberikan kabar gembira lagi kalau sempat hanya terjadi tambahan 3 kasus, sedangkan hari ini (1 Mei 2020) kasus positif COVID-19 adalah Nol di Provinsi Jawa Barat. Perkembangan tersebut diharapkan menjadi langkah baik bagi warga.
“Semoga berlanjut tren turunnya covid. Semoga PSBB membawa hasil ya Allah. Kita jangan lengah,” Demikian doa dari Kang Emil. Menurutnya, penanganan COVID-19 di Jawa Barat yang dibangun adalah superteam bukan superman. Kerja bersama satu irama dari semua pihak adalah kunci keberhasilan.
Kabar Gembira Dampak Kebijakan PSBB dalam Penanganan Kasus COVID-19 di Jawa Barat
Dampak dari PSBB pada beberapa kota/kabupaten sudah mulai menunjukkan penurunan laju terjadinya kasus baru infeksi virus corona. Di wilayah Jabodetabek, angka akumulasi penurunan laju kasus baru sekitar 38,5 %. Sementara tingkat kematian turun 23,1 %. Untuk terus menurunkan lanju penurunan kasus, pergerakan manusia saat PSBB idealnya harus pada angka 30 %. Namun, hingga saat ini tercatat pergerakan manusia masih 48,5 %. Ridwan Kamil berharap masyarakat tetap disiplin agar menang melawan COVID-19.
PSBB yang diterapkan di Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Bandung Raya dinilai efektif menurunkan angka penyebaran virus corona.Sehingga, rasio penambahan kasus dapat ditahan, selain itu persentase kecepatan orang yang sembuh lebih tinggi daripada orang meninggal. Meski menunjukkan angka menurun, Pemerintah Jawab Barat sedang merencanakan diberlakukan PSBB di 17 daerah. Penerapan PSBB diusulkan sesuai skala masing, yaitu upaya maksimal ataupun secara parsial.
Kabar dari Kang Emil harus didukung dan semua orang harus optimis bisa bebas dari COVID-19. Jika semua orang bisa disiplin, bukan tidak mungkin Jabar dapat lebih cepat menyelesaikan penerapan PSBB. Kalau tidak disiplin, maka permbatasan kegiatan akan terus diperpanjang.
Dari kabar yang beredar, PSBB di seluruh wilayah Jawa Barat akan dilaksanakan pada Rabu, 6 Mei 2020. Persiapan dan koordinasi dengan walikota dan Bupati setiap daerah Kota dan Kabupaten sudah dilakukan. Kebijakan tersebut dapat dilakukan apabila disetujui oleh pihak Kementerian Kesehatan.
