HOAX RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Bukan untuk Mendukung Free Sex dan LGBT

RUU penghapusan kekerasan seksual
RUU penghapusan kekerasan seksual

DPR sedang menggodok RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang didiskusikan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. RUU tersebut diharapkan dapat disahkan pada masa Sidang tahun 2019. Namun sayangnya segelintir orang berupaya membelokkan isu tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seolah-olah mendukung free sex/ perjinahan dan LGBT.

Bahkan ada pula orang yang membuat petisi penolakan RUU tersebut. Sehingga membuat Komnas Perempuan, Komisi Nasonal Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Aktivis perempuan mulai terganggu. Lalu membuat Siaran Pers untuk merespon HOAX mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ada beberapa poin penyebaran hoax yang mendapat perhatian Komnas Perempuan, antara lain:

  1. Adanya pesan secara sistematis dan meluas yang menyebutkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendukung perzinahan atau free sex, dan pesan-pesan negatif lainnya. Sehingga, membuat banyak orang tidak memahami substansi RUU tersebut;
  2. Munculnya pesan-pesan negatif membuat terjadinya pro-kontra di masyarakat dantak berujung;
  3. Tidak adanya konfirmasi terhadap pesan-pesan yang beredar, tidak ada dialog, dan upaya pembahasan terhadap RUU tersebut.

Kalau memperhatikan perkembangan di media sosial, ada banyak akun yang menyatakan kontra dan saling menyebarkan informasi hoax terhadap RUU. Padahal Tujuannya untuk menanggapi begitu banyaknya laporan kekerasan seksual dan penanganannya lebih manusiawi terhadap korban. Untuk menghindari kesimpangsiuran dan berita tidak benar, Komnas Perempuan pun memberikan himbauan terkait RUU tersebut.

Baca juga: Hati-Hati Kanker Payudara Di Tubuh Kamu

Komnas Perempuan Meminta Hentikan Pembohongan Publik Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Hoax tentang RUU yang tersebar begitu masif di media sosial tampaknya memang membuat netizen terbelah dan membuat pro-kontra. Untuk itu, Komnas Perempuan pun mengajak dan menghimbau: tidak melakukan pembohongan publik dan menyebarkan informasi yang salah terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.  Sehingga, masyarakat diminta untuk membuat klarifikasi terkaitsubsatnasi RUU itu.

Pihak yang membuat kritikan terhadap RUU tersebut diminta berdiskusi bersama DPR RI, Komnas Perempuan, jaringan masyarakat sipil yang selama ini berperan mendampingi kebutuhan korbasn atas akses keadilan. RUU tersebut nantinya sebagai regulasi yang menjadi jaminan perlindungan negara terhadap para korban kekerasan seksual. Penggodokan RUU tersebut menjadi dari pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Dijelaskan pula latar belakang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual didasari hambatan yang dialami korban, terutama perempuan dan anak untuk upaya pemulihan dan keadilan. Tiadanya perlindungan hukum membuat para korban dan keluarganya terus mengalami penderitaan. Apalagi kasus kekerasan seksual hanya dinilai sebagai kasus kesusilaan, bukan sebagai kasus kejahatan.

Tahukah kamu bahwa, Komnas Perempuan sudah menerima 28.019 laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak-anak di rana pribadi maupun publik. Sebagian kasusnya malah dilakukan oleh orang terdekat dalam lingkup rumah tangga.

Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam RUU tersebut, antara lain:

  1. Korban kekerasan seksual mengalami risiko kehamilan yang tak dikehendaki hingga lahirnya anak.
  2. Jumlahnya kian bertambah, mengalami stress, depresi, gangguan jiwa dan percobaan bunuh diri.
  3. Masyarakat kurang menaruh perhatian dan kurang berpartisipasi untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

Untuk itu, kita harus mendukung draft RUU yang telah diserahkan ke Pimpinan DPR RI sejak tahun 2016, dapat dibahas oleh DPR RI bersama Pemerintah.

Baca juga: Menikmati Surga Wisata Curug Banteng Sukabumi

Korban kekerasan seksual acapkali tidak mendapat perhatian, menjadi orang yang dipersalahkan dan tidak mendapat perlindungan secara hukum. Kini waktunya, untuk memahami dan mendukung RUU yang nantinya bakal melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual. Selanjutnya, kekerasan seksual harus disebut sebagai kasus tindak kejahatan, bukan kesusilaan lagi.

 

Sumber Bacaan: 

Siaran Pers Komnas Perempuan tentang HOAX tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta, 6 Februari 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.