Nasib Guru Honorer: Meningkatkan Kelas dan Menghormati Sebagai Pendidik

Nasib Guru Honorer mulai menjadi perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dan  memberi kabar dapat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu dinilai menjadi kebijakan yang bisa menjadi cara membuat guru non ASN menjadi lebih sejahtera. Perekrutan tersebut dengan tujuan mengembangkan pendidikan, meningkatkan profesionalisme, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Seleksi ASN melalui PPPK diselenggarakan dengan kuota yang besar sesuai kebutuhan daerah. Sehingga, diharapkan guru honorer dapat mengambil kesempatan tersebut. Pernyataan tersebut dinyatakan sang menteri dalam peringatan Hari Guru Nasional (25/11/2020). Langkah Kemendikbud dinilai dapat membuat profesi guru lebih terhormat dengan menghargai waktu, tenaga dan pengetahuannya kepada para siswanya.

Bukan rahasia lagi, guru honorer menerima gaji yang sangat rendah, bahkan ada yang menerima hanya Rp100.000 per bulan. Penggajiannya pun tak jarang hanya dari belas kasih orang tua. Sedangkan di sekolah negeri, para gunu non ASN digaji dengan memanfaatkan dana BOS yang nilainya jauh lebih rendah dibandingkan gaji guru AS. Namun, beban kerjanya kerap tidak berbeda, padahal mengajar di sekolah yang sama.

Membayangkan Nasib Guru Guru Honorer yang Lebih Sejahtera

Persoalannya ketimpangan perhatian pemerintah terhadap jumlah guru di berbagai daerah sering membuat lembaga pendidikan kekurangan pengajar. Sehingga, perekrutan guru honorer terus dilakukan, meski dengan gaji yang alakadarnya. Di berbagai sekolah, nasib guru honorer yang tidak digaji oleh pemerintah malah jauh lebih banyak dibandingkan guru ASN.

Kalau mereka terus digaji rendah, bagaimana mungkin dapat maksimal mengajar siswanya. Sementara, kondisi kehidupannya tidak mapan dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 kondisi mereka kiat rumit dan malah tidak mendapatkan gaji.

Melihat kondisi tersebut, Menteri Nadiem Makarim ingin menata ulang sistem pendidikan dengan menghasilkan sumber daya manusia melalui perekrutan para guru oleh pemerintah.

90 Persen Siswa di Dunia Harus Belajar dari Rumah

Tahukah kawan sabumi, menurut UNESCO lebih dari 90% atau sekitar 1,3 miliar populasi siswa du dunia masih belajar dari rumah. Hal itu, demi memutus rantai penularan virus corona, termasuk Indonesia. Saat ini, Kemendikbud membuat beragam kebijakan di masa pandemi ini, antara lain:

1. Memberi Bantuan kuota internet.
2. Membuat penggunaan dana BOS lebih fleksibel.
3. Alokasi dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk bantuan Covid-19 di sekolah negeri dan swasta.
4. Memberi Subsidi Upah guru dan tenaga kependidikan non PNS,
5. Merancang kurikulum darurat.
6. Menyelenggarakan Program Guru Belajar.
7. Membuat Laman Guru Berbagi.
8. Menyiarkan Program Belajar dari Rumah TVRI.
9. Mengadakan seri webinar di masa pandemi, dan sebagainya.

Kebijakan dan program tersebut diharapkan dapat membantu guru dan tenaga kependidikan. Sehingga, terus melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Walaupun, begitu banyak tantangan yang terjadi, siswa mengalami kesulitan belajar dan guru kerap bersinggungan dengan orang tua karena dinilai tidak memberikan materi pembelajaran secara maksimal.

Informasi menarik lainnya: TBM Saung Edukasi Sukabumi Taman Bermain Baru Anak-Anak di Kampung Ciragil