Dukung Kegiatan Sabumi Volunteer
Edukasi

Menuju Pendidikan yang Merdeka Belajar, Jadi Selama ini Masih Dijajah?

Setiap pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru melahirkan hal baru, Nadiem Makarim enggak mau kalah dia melahirkan kebijakan pendidikan “merdeka belajar”. Apa Maksud dari kebijakan sang menteri kali ini?

Tolong dibaca dulu sebelum mengkritik ya, jadi kemendikbud menjelaskan ada 4 hal dalam kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar, antara lain:

  1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN),
  2. Ujian Nasional (UN),
  3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
  4. dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Bagaimana Penjelasan Mengenai Program Kemendibud tersebut?

Pertama,  USBN, yang biasanya diadakan Pemerintah, akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan  oleh sekolah pada tahun 2020. Tujuan ujian agar dapat menilai kompetensi siswa dengan bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Bentuk ujian dapat berupa portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

Kedua, Pelaksanaan Ujian Nasional akan diadakan terakhir kali pada tahun 2020. Setelah itu, pada tahun 2021, ujian nasional diubah bentuknya menjadi menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kompetensi itu dilakukan dengan penilaian terhadap kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Ketiga, Pengajar dapat melakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)lebih sederhana dengan memangkas beberapa komponen. Guru dapat lebih bebas memilih dan mengembangkan format RPP.

Bagian keempat yang sering bikin resah dan gelisah orang tua, penerimaan peserta didik baru (PPDB), akan tetap ada sistem zonasi tetapi akan menyesuaikan ketimpangan akses dan kualitas di setiap daerah di Indonesia. Pembagian  Komposisi PPDB jalur zonasi diperhitungkan menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi sedikitnya 15 persen, dan jalur perpindahan paling banyak 5 persen. Sedangkan, jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya menyesuaikan kondis setiap daerah. Daerah dilibatkan dalam menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Baca juga :

Kartu PraKerja Menggaji Pengangguran? Enak Saja, Itu Sih Maunya Kamu

Masalah Alat Penangkap Ikan Cantrang Di Pusaran Politik : Akankah Kebijakan Berubah?

Berharap Sistem Pendidikan Merdeka Belajar itu Benar-Benar Nyata

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepertinya mencoba membuat perubahan kebijakan yang bertujuan membuat sistem pendidikan tidak kaku. Seperti ujian nasional yang pelaksanaannya dikeluhkan bertahun-tahun, ditiadakan.

Hal itu menarik karena UN tidak terlalu berpengaruh terhadap kompetensi siswa ketika memasuki pendidikan tinggi. UN juga acapkali dicurangi dalam pelaksanaan ujiannya dan guru maupun siswa malah menjadi stres. Belum ujian, malah menjadi beban bagi peserta didik dan para pengajar.

Semoga saja, kebijakan tersebut betul-betul membuat siswa dan juga guru merdeka dalam belajar-mengajar. Bukan tambah menjadi beban dan harapannya kualitas pendidikan lebih maju kedepannya. Sehingga, anak-anak usia sekolah tidak merasa terjajah di dalam sistem pendidikan negeri ini.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close